Terastoday.id,BOLSEL – Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Deddy Abdul Hamid meminta Inspektorat Daerah memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal pengelolaan keuangan desa.
Menurutnya, besarnya anggaran yang dikelola pemerintah desa harus dibarengi dengan pengawasan yang kuat agar penggunaannya tertib, transparan, akuntabel, serta bebas dari penyimpangan.
Hal itu disampaikan Deddy saat membuka Coaching Clinic Audit Pengelolaan Keuangan Desa di Hotel Quality Manado, Rabu (26/8/2026).
Deddy menegaskan, fungsi Inspektorat tidak boleh berhenti pada menemukan kesalahan setelah persoalan terjadi. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus mampu memberikan pendampingan sekaligus mendeteksi potensi penyimpangan sejak awal.
“Inspektorat tidak lagi sekadar bertindak sebagai penemu kesalahan, tetapi harus tampil sebagai mitra konsultatif dan penjamin mutu. APIP harus mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini atau early warning system serta memberikan solusi sebelum permasalahan berkembang menjadi ranah hukum,” tegas Deddy.
Ia meminta coaching clinic tersebut diarahkan pada empat fokus utama. Pertama, optimalisasi aplikasi digital dalam pengawasan. Kedua, pengawalan pengadaan barang dan jasa desa.
Selanjutnya, penguatan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh Inspektorat, Dinas PMD dan camat, serta memastikan seluruh desa di Bolsel mampu menerapkan pengelolaan keuangan yang tertib administrasi dan akuntabel.
Deddy juga menargetkan penguatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) hingga Level 3 secara penuh dan berkelanjutan.
“SPIP adalah tanggung jawab manajemen. Jangan menganggap SPIP hanya urusan pemenuhan berkas Inspektorat. Pimpinan OPD adalah owner of risk di instansinya masing-masing dan harus mampu mendeteksi serta memitigasi risiko sebelum menjadi temuan,” ujarnya.
Di hadapan Sekretaris Daerah M. Arvan Ohy, para pejabat tinggi pratama Pemda serta peserta kegiatan, Deddy meminta jajaran APIP bekerja dengan integritas, dedikasi, efektivitas dan akuntabilitas.
Ia berharap Inspektorat mampu tampil sebagai strategic partner dalam mendorong pemerintahan yang bersih sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan di Bolsel.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Utara Heru Setiawan menekankan tiga aspek yang wajib dikuasai APIP dalam menjalankan fungsi pengawasan, yakni tata kelola, manajemen risiko, serta pengendalian dan kepatuhan terhadap regulasi.
Heru meminta auditor memahami sistem pemerintahan desa dan mampu memetakan titik-titik kritis serta risiko yang berpotensi muncul. Pengawasan, kata dia, juga perlu diperkuat melalui uji petik.
Ia turut mendorong auditor menguasai aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Menurutnya, penguasaan sistem tersebut dapat membantu auditor mengidentifikasi risiko pengelolaan keuangan desa secara lebih sistematis.
“Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya sama seperti pengelolaan anggaran, yaitu penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan. Tiga tahapan inilah yang menjadi ranah manajemen yang harus kita awasi,” jelas Heru.
Heru juga mengingatkan auditor untuk terus meningkatkan kompetensi. Kebiasaan membaca dan belajar dinilai penting agar fungsi pengawasan dapat dijalankan secara optimal dan tidak sekadar berorientasi pada temuan.
