Terastoday.id,BOLSEL– Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) kembali mencatatkan capaian positif dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintah daerah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Raihan tersebut menjadi yang ke-12 kali secara berturut-turut bagi Bolsel. Capaian ini sekaligus menegaskan konsistensi daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan publik.
Ketua DPRD Bolsel, Arifin Olii, menilai opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif. Lebih dari itu, predikat tersebut mencerminkan tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Menurut Arifin, mempertahankan opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama lebih dari satu dekade membutuhkan komitmen yang kuat. Setiap perangkat daerah dituntut bekerja secara tertib, profesional, dan berorientasi pada tata kelola yang baik.
“Prestasi WTP selama 12 kali berturut-turut ini mencerminkan dedikasi dan konsistensi Pemkab Bolsel dalam menjaga standar pengelolaan keuangan daerah yang baik,” ujarnya.
Ia mengatakan, capaian tersebut tidak dapat dilepaskan dari upaya pemerintah daerah dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang semakin baik dari tahun ke tahun. Perbaikan administrasi, penguatan pengawasan internal, hingga peningkatan kualitas pelaporan menjadi bagian dari proses tersebut.
Arifin juga mengapresiasi peran BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara yang terus melakukan pendampingan dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, sinergi antara lembaga pemeriksa dan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas laporan keuangan.
“Pencapaian ini adalah hasil kerja sama dan kolaborasi yang baik antara lembaga-lembaga di Bolsel dalam menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Opini WTP merupakan bentuk penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah. Predikat ini diberikan kepada daerah yang dinilai mampu menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku.
Bagi Bolsel, capaian tersebut memiliki arti yang lebih luas. Selain menjadi ukuran keberhasilan administrasi keuangan, opini WTP juga berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun Anggaran 2025 dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara pada Jumat (29/5/2026). Dokumen tersebut diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, kepada Bupati Bolsel, Iskandar Kamaru.
Turut hadir dalam kegiatan itu Sekretaris Daerah Kabupaten Bolsel bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Di tengah tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan transparan, capaian WTP ke-12 menjadi modal penting bagi Bolsel.
