Bahas LKPJ 2025, DPRD Bolsel Fokus pada Dampak Program ke Rakyat

Tak sekadar formalitas, DPRD Bolsel siap menguji capaian, kendala, hingga efektivitas APBD 2025

- Jurnalis

Senin, 30 Maret 2026 - 11:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Terastoday.id,BOLSEL– DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) mulai membedah kinerja pemerintah daerah. Hal ini ditandai dengan rapat paripurna tahap I penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Senin (30/03/2026).

Rapat digelar di gedung DPRD Bolsel dan difokuskan pada evaluasi program serta realisasi APBD 2025.

Ketua DPRD Arifin Olii memimpin jalannya paripurna, didampingi Wakil Ketua Ridwan Olii. Ia menegaskan, pembahasan LKPJ bukan sekadar rutinitas tahunan.

Menurutnya, forum ini menjadi alat ukur nyata terhadap kinerja pemerintah daerah.

Baca Juga :  Konsultasi Publik RKPD 2027, DPRD Bolsel Soroti Prioritas Ekonomi Rakyat

“LKPJ akan kami cermati secara menyeluruh. Setiap program dan penggunaan anggaran harus tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tegas Arifin.

DPRD, lanjutnya, akan menyoroti sektor-sektor penting. Mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga pemberdayaan ekonomi.

Ia menekankan, transparansi dan akuntabilitas tidak bisa ditawar dalam proses evaluasi.

“Ini bukan laporan formalitas. Kami akan menguji capaian, mengurai kendala, dan memberi rekomendasi perbaikan,” ujarnya.

Arifin juga memastikan DPRD akan bersikap tegas jika menemukan ketidaksesuaian di lapangan.

Baca Juga :  Gelar Reses Tahap I, Sindi Yuliani Mokoagow Tampung Aspirasi Warga Dapil 6

“Jika ada program tidak berjalan maksimal, itu menjadi catatan serius. DPRD hadir untuk memastikan pemerintah benar-benar bekerja untuk rakyat,” katanya.

Paripurna ini menjadi tahap awal. Selanjutnya, pembahasan akan diperdalam di tingkat komisi.

Hasilnya akan dituangkan dalam rekomendasi resmi DPRD sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah.

Langkah ini sekaligus menegaskan sikap DPRD Bolsel. Fungsi pengawasan akan dijalankan secara maksimal.

Setiap kebijakan akan diuji secara terbuka, demi menjaga arah pembangunan tetap tepat sasaran. (Infotorial)

Berita Terkait

Gelar Reses Tahap I, Sindi Yuliani Mokoagow Tampung Aspirasi Warga Dapil 6
Kelangkaan LPG 3 Kg, DPRD Bolsel Desak Penertiban Pangkalan Tak Berizin
Konsultasi Publik RKPD 2027, DPRD Bolsel Soroti Prioritas Ekonomi Rakyat
Berita ini 29 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 30 Maret 2026 - 11:06 WIB

Bahas LKPJ 2025, DPRD Bolsel Fokus pada Dampak Program ke Rakyat

Senin, 23 Februari 2026 - 18:17 WIB

Gelar Reses Tahap I, Sindi Yuliani Mokoagow Tampung Aspirasi Warga Dapil 6

Rabu, 4 Februari 2026 - 02:29 WIB

Kelangkaan LPG 3 Kg, DPRD Bolsel Desak Penertiban Pangkalan Tak Berizin

Kamis, 15 Januari 2026 - 15:08 WIB

Konsultasi Publik RKPD 2027, DPRD Bolsel Soroti Prioritas Ekonomi Rakyat

Berita Terbaru