Terastoday.id,BOLSEL– Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk tahun 2027 mulai dipetakan sejak awal. Pemerintah Kabupaten Bolsel menegaskan pentingnya perencanaan yang matang, partisipatif, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat melalui Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Forum strategis ini resmi dibuka oleh Bupati H. Iskandar Kamaru di Ruang Rapat Berkah, Kantor Bupati, Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki, Kamis (15/1/2026).
Kegiatan tersebut menjadi titik awal penentuan arah kebijakan pembangunan daerah, sekaligus ruang penyelarasan antara prioritas pemerintah dan aspirasi pemangku kepentingan. Melalui konsultasi publik ini, Pemkab Bolsel ingin memastikan setiap program yang dirancang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, Wakil Ketua DPRD Bolsel Ridwan Olii, Sekda M. Arvan Ohy, serta jajaran pimpinan Perangkat Daerah hadir secara langsung. Sementara itu, unsur Forkopimda, para camat, dan peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Skema ini diterapkan agar partisipasi lintas sektor tetap berjalan optimal.
Bupati Iskandar Kamaru dalam arahannya menegaskan bahwa RKPD Tahun 2027 memegang peran strategis sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah. Dokumen ini akan menjadi rujukan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan sekaligus dasar penyusunan penganggaran daerah.
“RKPD Tahun 2027 nantinya akan menjadi pedoman utama dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Selain itu, dokumen ini juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penyusunan RKPD harus dilakukan secara cermat, terukur, dan responsif terhadap berbagai isu strategis daerah. Dengan pendekatan tersebut, program dan kegiatan yang direncanakan diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Iskandar memaparkan sejumlah prioritas pembangunan tahun 2027 yang diselaraskan dengan dokumen RPJMD. Fokus diarahkan pada pengembangan diversifikasi dan peningkatan daya saing produk unggulan daerah, seperti kelapa, cengkeh, tuna, cabai rawit, dan cakalang.
Selain sektor unggulan, pemerintah daerah juga mendorong penguatan akses layanan dasar. Di sisi lain, tata kelola pemerintahan yang partisipatif terus diperkuat melalui pemberdayaan UMKM serta reformasi birokrasi. Reformasi tersebut diarahkan pada digitalisasi dan peningkatan efisiensi pelayanan publik.
Tak kalah penting, Bupati turut menyoroti optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang telah tersedia. Infrastruktur yang sudah dibangun harus dimaksimalkan, termasuk pemanfaatan energi sebagai faktor pendukung peningkatan produktivitas dan daya saing produk daerah.
Menutup arahannya, orang nomor satu di Bolsel ini mengingatkan seluruh perangkat daerah agar hasil konsultasi publik tidak berhenti pada tataran formalitas. Ia meminta agar setiap masukan yang diperoleh benar-benar ditindaklanjuti dalam penyempurnaan dokumen perencanaan.
“Saya menegaskan kepada seluruh perangkat daerah agar hasil konsultasi publik ini dijadikan bahan penyempurnaan dokumen RKPD. Jangan sampai forum ini hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi harus menghasilkan rumusan kebijakan dan program yang berkualitas, terarah, serta dapat dilaksanakan secara efektif,” tegasnya.
Ia pun berharap, melalui konsultasi publik ini, berbagai masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan dapat diserap secara optimal.
Dengan demikian, dokumen RKPD Tahun 2027 yang dihasilkan bersifat inklusif, realistis, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pungkas duet sehati Wabup Deddy Abdul Hamid tersebut.
Penulis : Chandra Mokoagow
