Terastoday.id,BOLMONG — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow tidak hanya mendorong perdamaian antara warga Desa Tonom, Kecamatan Dumoga Timur, dan Desa Ibolian Induk, Kecamatan Dumoga Tengah. Kesepakatan yang dicapai kedua desa juga diarahkan pada langkah konkret untuk mencegah konflik serupa kembali pecah.
Hal itu terlihat dalam 11 poin kesepakatan damai yang ditandatangani perwakilan kedua desa di Balai Desa Ibolian I, Kamis, 24 September 2026.
Salah satu langkah yang disepakati adalah pemasangan CCTV di wilayah perbatasan Desa Tonom dan Desa Ibolian, yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Penerangan di kawasan tersebut juga akan ditambah.
Kesepakatan lainnya menyentuh sejumlah faktor yang dinilai perlu ditertibkan untuk menjaga situasi keamanan. Pemerintah desa bersama masyarakat diminta menghentikan penjualan dan peredaran minuman keras.
Penggunaan knalpot racing juga akan ditertibkan oleh pihak terkait.
Yang tidak kalah penting, kedua desa menyepakati agar senjata api dan senjata tajam dikumpulkan di pemerintah desa dalam waktu satu minggu.
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen untuk memastikan perdamaian tidak berhenti pada penandatanganan berita acara, tetapi diikuti upaya mengurangi potensi terjadinya kembali benturan antarwarga.
Bupati Bolaang Mongondow, Yusra Alhabsyi mengatakan konflik antarwarga telah menimbulkan dampak yang luas. Tidak hanya mengganggu keamanan, perselisihan juga berimbas terhadap aktivitas masyarakat.
“Imbas perkelahian antar-desa ini sangat merugikan banyak pihak, termasuk mengganggu kelancaran aktivitas sekolah anak-anak kita. Lebih jauh lagi, hal ini bisa menghambat masuknya investasi yang pada akhirnya berdampak buruk pada perekonomian di wilayah Dumoga Bersatu,” tegas Yusra.
Menurut Yusra, kesepakatan tersebut harus menjadi titik akhir dari pertikaian antara kedua kelompok masyarakat.
Ia juga meminta warga yang merasa menjadi korban dan masih ingin memperjuangkan keadilan agar tidak mengambil tindakan sendiri. Proses hukum, kata dia, harus diserahkan kepada aparat penegak hukum melalui Polres Bolaang Mongondow.
Dalam kesepakatan itu, kedua pihak juga menyatakan tidak akan mengungkit kembali konflik yang telah terjadi serta berkomitmen tidak mengulangi keributan serupa.
Jika kemudian ditemukan warga yang kembali membuat keributan, pemerintah desa dan tokoh masyarakat sepakat menyerahkan yang bersangkutan kepada pihak berwajib.
Pemerintah kedua desa juga bertanggung jawab mengorganisir para pelaku perkelahian atau keributan yang terjadi, sekaligus memastikan isi kesepakatan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat.
Jaminan keamanan juga menjadi kewajiban bersama. Pemerintah dan masyarakat dari kedua desa diminta memberikan rasa aman kepada warga, termasuk ketika berada di wilayah masing-masing.
Proses hukum terhadap pihak yang melakukan pelanggaran tetap berjalan melalui aparat penegak hukum. Dengan demikian, perdamaian yang disepakati tidak dimaknai sebagai penghentian proses hukum terhadap dugaan pelanggaran yang telah terjadi.
Pertemuan tersebut diprakarsai Bupati Yusra sebagai tindak lanjut rapat koordinasi bersama Karoops Polda Sulawesi Utara, jajaran Forkopimda, serta Camat Dumoga Timur dan Camat Dumoga Tengah.
Bupati berharap penyelesaian konflik Tonom dan Ibolian dapat menjadi contoh penanganan konflik sosial di wilayah Dumoga Bersatu dan Kabupaten Bolaang Mongondow.
“Penyelesaian ini kita harapkan menjadi langkah awal sekaligus contoh dalam menangani persoalan sosial di wilayah Dumoga Bersatu maupun Kabupaten Bolaang Mongondow secara keseluruhan,” demikian harapan pemerintah daerah.
Berita acara kesepakatan damai ditandatangani perwakilan Pemerintah Desa Ibolian, Pemerintah Desa Tonom, Camat Dumoga Tengah, Camat Dumoga Timur, serta perwakilan masyarakat kedua desa.
Kesepakatan tersebut diketahui dan ditandatangani Bupati Bolaang Mongondow, Wakil Bupati, Kapolres Bolaang Mongondow, dan Dandim 1303/Bolaang Mongondow.
Pertemuan turut dihadiri Wakil Bupati Bolaang Mongondow Dony Lumenta, Karoops Polda Sulut Kombes Pol. Fery Raimond Ukoli, Dansat Brimob Polda Sulut Kombes Pol. Robby M. Samban, Kasi Intel Korem 131/Santiago Kolonel Inf. Denver Micha Harryadhi Napu, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara Johny A.A. Suak, Dandim 1303/BM Letkol Inf. Manashe Lomo, Kapolres Bolaang Mongondow AKBP Dr. Reza Morandy Tarigan, serta unsur Forkopimda dan pejabat terkait lainnya.
Turut hadir unsur Muspika, pemerintah desa, TNI-Polri, FKUB Provinsi Sulawesi Utara, FKUB Kabupaten Bolaang Mongondow, para sangadi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dari kedua desa.
Kini, tantangan berikutnya bukan lagi sekadar mencapai kesepakatan, tetapi memastikan 11 poin tersebut benar-benar dijalankan di lapangan. Terutama terkait pengawasan wilayah perbatasan, pengendalian miras, penertiban knalpot racing, serta pengumpulan senjata yang menjadi bagian penting dari upaya mencegah konflik kembali terjadi.
