Terastoday.com,BOLSEL– Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Pemkab Bolsel) mengawali tahun 2026 dengan capaian membanggakan. Komitmen terhadap disiplin administrasi dan tata kelola keuangan kembali mendapat pengakuan. Pemkab Bolsel meraih dua penghargaan bergengsi dari BPJS Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara.
Penghargaan tersebut menegaskan konsistensi pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jaminan kesehatan aparatur sipil negara (ASN). Selain itu, capaian ini mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan berkelanjutan sepanjang 2025.
Dua penghargaan yang diraih Pemkab Bolsel yakni Terbaik 1 Kepatuhan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara tepat waktu dan tepat jumlah periode 2025. Pemkab Bolsel juga meraih Terbaik 1 Kepatuhan Pelaksanaan Penginputan Data pada Aplikasi ARIP secara tepat waktu dan berkelanjutan pada periode yang sama.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sulawesi Utara, Yuliarso Budiman. Penghargaan diterima Kepala BPKAD Bolsel, Lasya Mamonto, yang mewakili pemerintah daerah.
Penyerahan berlangsung dalam kegiatan Rekonsiliasi Data Setoran Iuran Wajib PPU-PN Tahun 2025. Acara digelar di Hotel Luwansa Manado, Jumat (23/1/2026).
Bupati Bolaang Mongondow Selatan, H. Iskandar Kamaru, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Ia menilai penghargaan ini sebagai hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah.
“Prestasi ini menunjukkan keseriusan Pemkab Bolsel dalam menjaga ketertiban administrasi. Pembayaran iuran JKN tepat waktu adalah bentuk tanggung jawab pemerintah,” ujar Iskandar.
Menurutnya, jaminan kesehatan ASN tidak boleh terganggu oleh kelalaian administratif. Oleh karena itu, kedisiplinan pengelolaan keuangan harus terus dijaga.
“Kami ingin memastikan tidak ada ASN yang terkendala layanan kesehatan akibat persoalan administrasi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Bolsel, Lasya Mamonto, menjelaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja tim yang solid. Koordinasi lintas perangkat daerah dinilai berjalan efektif.
“Penghargaan ini buah dari konsistensi tim BPKAD dan dukungan seluruh OPD. Kami menjaga penginputan data ARIP dan arus kas iuran JKN secara disiplin,” ungkap Lasya.
Ia menambahkan, kedisiplinan tersebut dilakukan secara berkelanjutan. Tidak hanya saat evaluasi berlangsung.
“Ke depan, kami berkomitmen mempertahankan prestasi ini dan meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan,” pungkasnya.
Penulis : Chandra Mokoagow
