Terastoday.id,BOLSEL– Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menyatakan dukungan penuh terhadap sinergi antara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas).
Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat pengawasan serta tata kelola pemerintahan desa agar berjalan lebih transparan dan akuntabel.
Dukungan itu disampaikan Bupati Bolsel, H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si, saat menghadiri pertemuan DPD Abpednas Sulawesi Utara dan DPC Abpednas Bolsel di Lapangan Futsal Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki, Rabu (10/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Feri Tas, Kajari Kotamobagu Tasrifin Muljana Abdul, dan Kacabjari Kotamobagu di Dumoga Prima Poluakan.
Turut hadir Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, Ketua DPRD Bolsel Arifin Olii bersama anggota DPRD, unsur Forkopimda, Kepala Bulog Sulut-Gorontalo, Ketua TP-PKK Selpian Kamaru-Manoppo, serta Sekda M. Arvan Ohy.
Selain itu, kegiatan juga diikuti para pejabat Pemda Bolsel, pengurus DPD Abpednas Sulut, DPC Abpednas Bolsel, para sangadi, dan anggota BPD se-Kabupaten Bolsel.
Ketua DPD Abpednas Sulawesi Utara, Stefanus Liow, mengatakan Abpednas hadir sebagai mitra strategis pemerintah desa.
Menurutnya, organisasi tersebut memiliki peran penting dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah hingga ke tingkat desa.
Ia menjelaskan, Kejaksaan Agung RI telah menjalin kerja sama dengan Abpednas dalam mendukung pengawasan berbagai program desa.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Stefanus mengungkapkan bahwa Sulawesi Utara saat ini menjadi provinsi dengan jumlah pendaftar anggota Abpednas terbanyak di Indonesia.
Karena itu, seluruh DPC di daerah didorong untuk terus memperluas keanggotaan dan memperkuat fungsi pengawasan di tingkat desa.
Dalam pemaparannya, Abpednas Sulut juga menyampaikan sejumlah program prioritas yang akan dijalankan.
Program tersebut meliputi penyaluran beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa SD dan SMP.
Selain itu, terdapat program bantuan penyediaan air bersih melalui kerja sama dengan Sucofindo.
Abpednas juga akan mendorong pengawasan partisipatif menjelang agenda demokrasi serta menggelar Training of Trainer (ToT) untuk meningkatkan kapasitas anggota BPD.
Kerja sama antara Kejaksaan dan Abpednas turut diarahkan untuk memperkuat Program Jaga Desa.
Program ini bertujuan memberikan pendampingan sekaligus perlindungan hukum bagi kepala desa dan aparatur desa dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Iskandar Kamaru memberikan apresiasi atas kolaborasi yang dibangun kedua lembaga tersebut.
Menurutnya, sinergi itu akan membantu pemerintah desa menjalankan tugas secara lebih profesional dan sesuai ketentuan.
“Ini merupakan hal yang sangat positif, khususnya dalam hal pengawasan dan tata kelola desa. Dengan adanya sinergi seperti ini, pemerintah desa dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Iskandar.
Pada kesempatan yang sama, Bupati juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan di Kabupaten Bolsel.
Ia menyebutkan bahwa saat ini terdapat lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi.
Sementara itu, tiga unit lainnya masih menunggu proses perizinan sebelum mulai beroperasi.
Di sektor pembangunan desa, capaian Program Ketahanan dan Pembangunan Masyarakat Desa (KDPM) di Bolsel telah mencapai 70 persen.
Angka tersebut menjadi yang tertinggi di wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR).
Meski demikian, beberapa desa masih menghadapi kendala dalam proses pembebasan lahan.
Kendala tersebut menjadi salah satu tantangan dalam percepatan pelaksanaan program.
Mengakhiri sambutannya, Bupati Iskandar menyampaikan apresiasi atas kunjungan jajaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan pengurus DPD Abpednas Sulut ke Bolsel.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Pak Wakil Kajati beserta jajaran serta Pak Stefanus bersama jajaran pengurus DPD Abpednas Sulut di Bolsel,” pungkasnya.
