Terastoday.id,DPRD– Kelangkaan LPG 3 kilogram di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan kembali menjadi sorotan. DPRD Bolsel bergerak cepat dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Badan Musyawarah Gedung DPRD, Rabu 4 Februari 2026.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Ridwan Olii, didampingi Anggota DPRD Ruslan Paputungan serta Sekretaris Dewan Suprin Mohulaingo. Sejumlah instansi terkait turut dihadirkan untuk mencari solusi konkret atas persoalan yang terus berulang tersebut.
Dalam forum itu, persoalan legalitas pangkalan LPG mengemuka. Berdasarkan data DPRD, jumlah pangkalan di Bolsel mencapai sekitar 90 unit. Namun, yang telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) baru 27 pangkalan.
Artinya, sekitar 63 pangkalan masih beroperasi tanpa kelengkapan administrasi resmi. Kondisi ini dinilai berpotensi memicu kekacauan distribusi dan lemahnya pengawasan.
Ruslan Paputungan menegaskan, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Ia mendesak Dinas Perindagkop segera menyurati seluruh pangkalan yang belum terdaftar agar segera mengurus perizinan.
Menurutnya, legalitas bukan sekadar formalitas administrasi. Legalitas menjadi instrumen kontrol distribusi sekaligus perlindungan konsumen.
“Ini harus menjadi perhatian serius. Legalitas pangkalan menyangkut pengawasan distribusi dan perlindungan masyarakat,” tegas Ruslan.
Ridwan Olii kemudian menyoroti ketepatan sasaran LPG subsidi. Ia mengingatkan bahwa LPG 3 kilogram diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan pelaku usaha mikro.
Distribusi, menurutnya, harus diawasi secara ketat. Inspeksi lapangan perlu dilakukan bila ditemukan indikasi penyimpangan.
Penimbunan dan penggunaan tidak tepat sasaran harus dicegah sejak awal. Pengawasan aktif dinilai menjadi kunci agar subsidi tidak salah arah.
“Jika perlu, pihak terkait turun langsung memastikan LPG benar-benar sampai kepada yang berhak,” ujar Ridwan.
Tak hanya distribusi, aspek keselamatan juga disorot. DPRD menerima laporan adanya tabung LPG yang tidak layak pakai, termasuk tabung bocor.
Temuan ini dinilai berbahaya. Kebocoran gas berpotensi memicu kebakaran dan membahayakan keselamatan warga.
Ridwan meminta pengawasan kualitas tabung diperketat. Pemeriksaan harus dilakukan sejak proses distribusi hingga digunakan masyarakat.
“Pengawasan sudah berjalan, tetapi masih harus ditingkatkan demi keselamatan masyarakat,” tambahnya.
DPRD menegaskan komitmennya sebagai penyambung aspirasi rakyat. Lembaga legislatif ini mendorong kolaborasi lintas sektor untuk membenahi sistem distribusi dan tata kelola LPG secara menyeluruh.
RDP tersebut turut dihadiri perwakilan Dinas Perindag, PTSP, Bagian Ekonomi, serta pihak penyalur LPG, PT Emviro Indogas. Kehadiran seluruh pemangku kepentingan diharapkan mempercepat langkah konkret agar kelangkaan dan persoalan keamanan LPG di Bolsel tidak terus berulang. (Infotorial)
Penulis : Chandra Mokoagow
