Terastoday.id,DPRD– Perencanaan pembangunan bukan sekadar rutinitas tahunan. Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), arah kebijakan 2027 mulai dipertajam melalui forum konsultasi publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD). DPRD pun langsung memasang posisi sebagai pengawal kebijakan agar tak melenceng dari kepentingan rakyat.
Konsultasi publik tersebut dibuka oleh Bupati Bolsel, Iskandar Kamaru, di ruang rapat Berkah Kantor Bupati, Kamis (15/1/2026). Forum ini menjadi tahapan penting sebelum RKPD 2027 difinalisasi dan dijadikan dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Wakil Ketua DPRD Bolsel, Ridwan Olii, menegaskan lembaganya tidak akan membiarkan dokumen perencanaan berhenti sebagai formalitas. Menurutnya, RKPD harus menjadi peta jalan yang terukur dan berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.
“RKPD ini adalah kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat. Kami akan memastikan setiap program dan anggaran benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat,” tegas Ridwan.
Ia menilai, posisi RKPD 2027 sangat strategis karena menjadi fondasi penyusunan APBD. Karena itu, DPRD akan mencermati setiap program agar tidak hanya terlihat baik dalam perencanaan, tetapi juga berdampak nyata di lapangan.
Ridwan menyebut sektor pertanian, perikanan, UMKM, pendidikan, dan kesehatan sebagai prioritas pengawalan. Ia menekankan bahwa belanja daerah harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi rakyat dan meningkatkan kualitas layanan dasar.
Selain itu, fokus pada produk unggulan daerah seperti kelapa, cengkeh, tuna, cabai rawit, dan cakalang dinilai tepat. Namun, ia mengingatkan agar penguatan sektor tersebut disertai kebijakan konkret dan dukungan anggaran yang jelas.
“Kalau produk unggulan kita kuat dan UMKM tumbuh, ekonomi rakyat pasti bergerak. Itu yang akan terus kami dorong,” ujarnya.
DPRD juga mendorong percepatan reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik. Layanan pemerintah harus dibuat lebih cepat, transparan, dan efisien. Pemanfaatan infrastruktur serta energi, lanjutnya, perlu diarahkan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, bukan sekadar pembangunan fisik.
“Pembangunan ke depan harus membangun daya saing, bukan hanya gedung,” katanya.
Sementara itu, Bupati Iskandar Kamaru menegaskan bahwa RKPD 2027 merupakan dokumen strategis yang akan menentukan arah kebijakan dan penganggaran daerah. Dokumen tersebut akan dijadikan pedoman utama dalam penyusunan APBD 2027 sekaligus instrumen untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Bolsel.
Dengan dimulainya konsultasi publik ini, arah pembangunan Bolsel 2027 memasuki tahap penajaman. DPRD memastikan fungsi pengawasan akan diperkuat, sementara pemerintah daerah dituntut menyusun program yang realistis, terukur, dan benar-benar berpihak pada rakyat.
