Terastoday.id,BOLMONG– Pemerintah Desa Doloduo Satu menggelar rapat evaluasi lembaga pemerintahan desa yang dirangkaikan dengan pembahasan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18. Agenda ini dimanfaatkan sebagai forum konsolidasi untuk membedah kinerja sekaligus mempertegas arah kebijakan pembangunan desa ke depan.
Rapat dipimpin langsung Sangadi Doloduo Satu, Rubianto Bonde. Sejak awal, ia menegaskan bahwa evaluasi tidak boleh berhenti pada formalitas, melainkan harus menyentuh persoalan mendasar yang dihadapi desa.
Sorotan utama diarahkan pada aspek keamanan dan ketertiban masyarakat. Rubianto menilai, stabilitas desa menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan.
“Keamanan dan ketertiban tidak boleh dianggap hal biasa. Kalau ini lemah, maka semua sektor ikut terdampak,” tegasnya.
Ia mengingatkan, menjaga kondusivitas wilayah bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi seluruh elemen masyarakat.
“Kalau situasi tidak kondusif, pembangunan pasti terganggu. Karena itu, semua harus terlibat menjaga keamanan,” ujarnya.
Selain itu, sektor pembangunan turut dikritisi. Ia menekankan bahwa pelaksanaan program desa harus berorientasi pada hasil, bukan sekadar penyerapan anggaran.
“Pembangunan jangan hanya dilihat dari sisi realisasi anggaran. Yang terpenting adalah dampaknya bagi masyarakat,” katanya.
Menurutnya, setiap kegiatan yang dijalankan harus memiliki output yang jelas dan terukur.
“Setiap kegiatan harus punya hasil nyata, bukan sekadar laporan di atas kertas,” tambahnya.
Evaluasi kemudian mengarah ke internal pemerintahan desa. Rubianto menegaskan pentingnya kedisiplinan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
“Perangkat desa harus paham tupoksi masing-masing. Tidak boleh ada tumpang tindih peran,” tegasnya.
Ia menilai, ketidakjelasan peran hanya akan berdampak pada lemahnya pelayanan publik.
“Kalau peran tidak jelas, pelayanan pasti tidak maksimal. Ini yang harus kita benahi,” ujarnya.
Kelembagaan desa juga menjadi perhatian. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan LP2A dinilai belum optimal dan perlu diperkuat.
“BPD harus menjalankan fungsi pengawasan secara aktif. LP2A juga harus hadir dalam pemberdayaan masyarakat, bukan hanya formalitas,” katanya.
Di sisi lain, rapat turut membahas program pemerintah pusat seperti Kopdes Merah Putih dan MBG. Kedua program tersebut dinilai strategis, namun membutuhkan kesiapan desa dalam implementasi.
“Kita tidak boleh hanya jadi pelaksana. Kita harus paham substansi program agar pelaksanaannya tepat sasaran,” ujar Rubianto.
Ia juga menegaskan pentingnya penyesuaian program dengan kondisi riil di lapangan.
“Program pusat harus kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, supaya benar-benar dirasakan manfaatnya,” tambahnya.
Sementara itu, pembahasan HUT ke-18 Desa Doloduo Satu diarahkan tidak sekadar sebagai agenda seremonial. Momentum ini didorong menjadi ruang konsolidasi sosial dan penguatan kebersamaan warga.
“HUT desa harus menjadi ajang memperkuat kebersamaan, bukan hanya perayaan,” kata Rubianto.
Ia mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh rangkaian kegiatan yang akan digelar.
“Kita ingin masyarakat terlibat, sehingga HUT ini benar-benar menjadi milik bersama,” pungkasnya.
